Bogor – dengan pagu anggaran mencapai Rp50 juta per desa yang kini menuai sorotan tajam dari LSM Penjara Kabupaten Bogor.
Ketua LSM Penjara Kabupaten Bogor bangbang mempertanyakan urgensi program tersebut, sebab menurutnya hampir seluruh desa di Kabupaten Bogor selama ini sudah memiliki website dan portal desa resmi yang sebelumnya difasilitasi pemerintah untuk kebutuhan informasi dan publikasi masyarakat.
“Ini jadi pertanyaan besar. Desa-desa sudah punya portal, sudah berjalan, kenapa harus bikin lagi dengan alasan kepuasan masyarakat? Jangan sampai program digital ini hanya jadi ajang bisnis proyek berkedok pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menilai, di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesulitan akibat bencana alam, pemerintah seharusnya lebih fokus terhadap penanganan banjir, longsor, perbaikan rumah warga, infrastruktur rusak, hingga bantuan untuk korban terdampak dibanding menggelontorkan anggaran puluhan juta untuk program yang dinilai tidak mendesak.
“Bogor hari ini bukan sedang krisis portal digital, tapi krisis penanganan bencana. Banyak warga terdampak longsor dan banjir yang lebih membutuhkan bantuan nyata dibanding proyek portal baru,” ujarnya.
LSM Penjara Kabupaten Bogor juga menduga program portal digital desa tahun 2026 berpotensi menjadi ladang bisnis bagi pihak tertentu. Pasalnya, dengan anggaran Rp50 juta per desa, nilai total proyek jika diterapkan secara luas bisa mencapai angka fantastis.
Pihaknya meminta pemerintah daerah terbuka kepada publik terkait rincian program, pihak pelaksana, hingga dasar kebutuhan pengadaan portal digital baru tersebut. Selain itu, LSM Penjara juga mendorong aparat penegak hukum dan lembaga pengawas ikut mengawasi penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan APBD di tengah kondisi masyarakat yang sedang membutuhkan perhatian serius akibat bencana alam( tim)
