BOGOR – Pelaksanaan proyek pemeliharaan gedung kantor UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah II Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, mulai menjadi sorotan. Pasalnya, ketika dikonfirmasi terkait spesifikasi pekerjaan, khususnya merek cat yang digunakan serta berapa volume pekerjaan yang telah dilaksanakan, pihak pelaksana justru terkesan saling melempar tanggung jawab.
Proyek yang menggunakan nomor kontrak 000.3.2/100/SPK/SEKRET/DPU/2026 dengan penyedia jasa CV Dua Belas Konstruksi tersebut kini memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi pelaksanaan pekerjaan.
Konfirmasi yang dilakukan kepada pihak terkait bertujuan mendapatkan penjelasan mengenai sejumlah hal mendasar dalam pekerjaan pemeliharaan gedung, mulai dari merek dan spesifikasi cat yang digunakan, volume bidang yang dikerjakan, hingga kesesuaian realisasi pekerjaan dengan dokumen kontrak.
Namun, ketika pertanyaan tersebut disampaikan melalui sambungan telepon, jawaban yang diperoleh justru terkesan saling mengarahkan kepada pihak lain. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya, siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab memberikan penjelasan teknis atas pekerjaan tersebut?
Padahal, informasi mengenai spesifikasi material dan volume pekerjaan merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan kontrak.
Publik tentu berhak mengetahui bagaimana anggaran pemeliharaan gedung digunakan, material apa yang dibelanjakan, serta berapa volume pekerjaan yang benar-benar direalisasikan di lapangan.
Jangan sampai proyek yang seharusnya mengedepankan kualitas dan akuntabilitas justru menyisakan pertanyaan akibat minimnya keterbukaan dari pihak pelaksana maupun penyedia jasa.
Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, khususnya pejabat terkait, diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai spesifikasi pekerjaan, volume realisasi, serta hasil pengawasan terhadap proyek tersebut.
Jika seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, seharusnya tidak ada alasan untuk menghindari pertanyaan mengenai merek material maupun volume pekerjaan.
Transparansi bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik. Masyarakat tidak hanya ingin melihat gedung yang selesai dipelihara, tetapi juga ingin mengetahui apakah setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi dari pihak CV Dua Belas Konstruksi maupun pihak DPUPR Kabupaten Bogor masih diperlukan untuk memberikan klarifikasi dan menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
