BOGOR – Anggaran pemeliharaan gedung UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor, senilai Rp99,4 juta menjadi sorotan publik. Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan terkait rincian pekerjaan, volume kegiatan, hingga kewajaran biaya pemeliharaan, terutama apabila pekerjaan yang dilakukan didominasi pengecatan gedung.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua LSM PENJARA Kabupaten Bogor, Bambang. Ia meminta agar penggunaan anggaran pemeliharaan gedung tersebut dibuka secara transparan kepada publik.
Menurutnya, publik berhak mengetahui secara jelas peruntukan anggaran sebesar Rp99,4 juta tersebut. Jangan sampai muncul pertanyaan di tengah masyarakat karena besarnya anggaran dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, khususnya terkait pekerjaan fisik yang dilaksanakan hanya pengecatan saja.
“Kalau memang anggaran pemeliharaan gedung mencapai Rp99,4 juta, kami ingin mengetahui secara rinci pekerjaan apa saja yang dilaksanakan. Berapa harga cat dan merek apa cet yang di gunakan , berapa luas bangunan yang dicat, serta apakah ada pekerjaan pemeliharaan lainnya. Semuanya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Bambang.
Ia menilai, pekerjaan pengecatan gedung tidak boleh hanya dilihat dari hasil akhir bangunan yang terlihat rapi dan bersih. Namun, harus ada kesesuaian antara anggaran yang digunakan, spesifikasi pekerjaan, volume kegiatan, serta kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
Bambang juga mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Bahkan, ia meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor turut mencermati apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran.
“Kami meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan secara objektif. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian keuangan negara, kami berharap aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Bambang, pengelolaan anggaran pemerintah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Terlebih, anggaran yang digunakan merupakan uang negara yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, pihaknya akan mendorong keterbukaan informasi dengan meminta dokumen pendukung terkait kegiatan pemeliharaan gedung tersebut, mulai dari rincian anggaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi pekerjaan, hingga dokumen hasil pelaksanaan kegiatan.
Kini, publik menantikan penjelasan dari pihak UPTD DPUPR Ciawi terkait penggunaan anggaran Rp99,4 juta tersebut. Keterbukaan informasi dan pemeriksaan yang objektif diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat sekaligus memastikan penggunaan uang negara berjalan sesuai aturan.
Jangan sampai anggaran pemeliharaan gedung menjadi tanda tanya. Setiap rupiah uang negara harus jelas peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.(red)
