Ciawi, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor berencana membangun sejumlah kantor pelayanan publik di atas lahan aset Pemerintah Kabupaten Bogor hasil hibah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Banjarwaru-Ciawi, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi.
Di tengah rencana tersebut, Ketua LSM Penjara Kabupaten Bogor Bangbang Fery meminta pemerintah tidak salah menentukan skala prioritas.
Menurutnya, pembangunan kantor pemerintahan memang penting, tetapi kebutuhan yang jauh lebih mendesak saat ini adalah penambahan sekolah negeri, khususnya tingkat SMA sederaja tyang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami meminta pemerintah desa, kecamatan, Kabupaten Bogor, DPRD, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka mata. Jangan hanya fokus membangun gedung perkantoran, sementara kebutuhan pendidikan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan,” tegas Ketua LSM Penjara Kabupaten Bogor.
Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, sekolah bukan sekadar bangunan, melainkan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan generasi muda.
“Kalau pemerintah benar-benar ingin membangun Bogor, mulailah dari pendidikan. SDM yang berkualitas lahir dari sekolah yang memadai, bukan hanya dari megahnya kantor pemerintahan,” ujarnya.
LSM Penjara juga mempertanyakan keberanian pemerintah dalam menetapkan prioritas anggaran. Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan akses pendidikan yang mudah dan merata dibandingkan penambahan gedung yang manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh seluruh warga.
“Pemerintah jangan menunggu sampai anak-anak Ciawi kesulitan mendapatkan sekolah negeri. Jangan sampai setiap tahun persoalan daya tampung terus berulang tanpa solusi nyata,” katanya.
LSM Penjara mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memasukkan pembangunan SMA Negeri 2 Ciawi dan SMA Negeri 2 Ciawi ke dalam program prioritas.
Menurut mereka, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya banyaknya gedung yang berdiri, tetapi juga sejauh mana pemerintah mampu menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak.
“Kalau pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, buktikan dengan menghadirkan sekolah negeri yang dibutuhkan masyarakat, bukan hanya memperbanyak pembangunan kantor,” tandas Ketua LSM Penjara Kabupaten Bogor.
Pemkab Bogor dimasa kepemimpinan Bupati Iwan Setiawan mendapatkan hibah dari KPK dengan total nilai aset Rp.6.051.763.000 berupa tanah di Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi dengan luas 4.015 meter persegi dengan nilai Rp.5.265.110.000.
Dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No: S-458/KN.4/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang persetujuan hibah barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara pada Pemerintah Kabupaten Bogor.
Rencananya tanah ini akan dimanfaatkan untuk relokasi kantor Desa Banjarsari yang sekarang berada di pinggir jalan dan tidak memiliki lahan parkir sehingga kurang representatif untuk melayani masyarakat. Kemudian relokasi Koramil 2122/Ciawi
Relokasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Sebab selain gedungnya tidak besar, letaknya juga tidak berada di wilayah tugas. Kantor Koramil 2122 Ciawi/Caringin berada di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.
Sementara wiilayah tugas koramil menjangkau dua kecamatan yaitu Ciawi dan Caringin.
Kemudian kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi sampai sekarang masih ngontrak di ruko di Jalan Jenderal Hoegeng Ciawi, serta Puskesmas Banjarsari kondisinya sempit dan tidak punya lahan parkir. ***
