BOGOR – Ada apa di balik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019? Pertanyaan itu mencuat setelah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor digeledah jajaran Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (9/9/2026).
Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan mafia tanah dan sertifikat palsu yang disebut-sebut berhubungan dengan pelaksanaan program PTSL tahun 2019.
Pantauan di lokasi, sejumlah personel kepolisian terlihat berada di lingkungan Kantor BPN Kabupaten Bogor. Petugas diduga melakukan pemeriksaan serta penelusuran dan pengumpulan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki.
Langkah penyidik Polda Metro Jaya ini pun menjadi sorotan publik, mengingat PTSL merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
Namun, apa sebenarnya yang sedang diburu penyidik?
Apakah penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan penerbitan sertifikat bermasalah, dugaan pemalsuan dokumen, atau terdapat persoalan lain dalam proses PTSL 2019?
Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai dokumen maupun barang bukti apa saja yang berhasil diamankan dari Kantor BPN Kabupaten Bogor.
Begitu pula mengenai pihak-pihak yang telah diperiksa ataupun kemungkinan penetapan tersangka, belum ada informasi resmi dari penyidik.
Penggeledahan ini menjadi babak penting dalam mengungkap perkara pertanahan yang diduga menyeret program PTSL. Publik tentu berharap proses hukum berjalan transparan dan mampu mengungkap fakta sebenarnya, termasuk siapa yang bertanggung jawab apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum.
Kini, perhatian publik tertuju pada Polda Metro Jaya. Apakah penggeledahan di Kantor BPN Kabupaten Bogor akan membuka tabir dugaan mafia tanah dan persoalan sertifikat dalam PTSL 2019?
Jawabannya masih menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
Catatan: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih merupakan bagian dari proses penyelidikan. Belum ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (B2g)
