Bogor kompasjabar— Aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Pongkor terus berlangsung, sementara Sungai Cikaniki kian sekarat. Air yang dulu menjadi sumber kehidupan warga kini berubah keruh dan beracun. Ribuan ikan mati, dan warga dipaksa menjauh dari sungai yang telah tercemar sianida dan merkuri.
Di saat masyarakat menanggung dampak kesehatan dan kehilangan sumber air bersih, keuntungan emas justru dinikmati segelintir pihak—para gurandil, pengepul, dan rantai ekonomi di belakangnya. Ironisnya, kerusakan lingkungan seolah menjadi harga murah yang dibayar oleh warga desa.
Data kualitas lingkungan menunjukkan kandungan zat berbahaya di Sungai Cikaniki telah melampaui batas aman, namun penindakan dan pemulihan berjalan lamban. Negara seakan kalah cepat dari tambang ilegal, sementara sungai terus menanggung racun.
Jika emas terus dibiarkan mengalir tanpa kendali, yang tersisa bagi warga bukan kesejahteraan, melainkan warisan sungai yang mati.
Aktivis pemantau kinerja aparatur negara ( LSM PENJARA) kabupaten Bogor bangbang mengecam keras sikap sejumlah pejabat yang dinilai abai dan tidak memiliki kepekaan terhadap krisis lingkungan di Kali Cikaniki. Sungai yang menjadi sumber air dan kehidupan masyarakat itu kini tercemar berat akibat aktivitas penambangan emas ilegal yang menggunakan bahan kimia berbahaya.
Alih-alih hadir untuk menghentikan kejahatan lingkungan tersebut, sejumlah pejabat justru terlihat mendatangi dan bersilaturahmi dengan para bos gurandil—pelaku utama perusakan Kali Cikaniki. Ironisnya, momen keakraban itu dipamerkan secara terbuka melalui media sosial, seolah menjadi simbol pembenaran
Aktivis menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kegagalan moral dan pengkhianatan terhadap amanat jabatan. “Ketika sungai diracuni merkuri dan sianida, dan masyarakat terancam kesehatannya, para pejabat justru tersenyum bersama para perusak lingkungan. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi dugaan kuat pembiaran,” tegas seorang aktivis pemantau aparatur negara.
Pencemaran Kali Cikaniki disebut telah berlangsung lama tanpa penanganan serius. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem sungai, tetapi juga mengancam keselamatan warga yang bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian.
Aktivis mendesak aparat penegak hukum, inspektorat, serta lembaga pengawas negara untuk segera mengusut relasi antara pejabat dan para bos gurandil.
“Jika pejabat lebih sibuk membangun citra di media sosial daripada melindungi rakyat dan lingkungan, maka publik patut mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya kekuasaan itu dijalankan?” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pejabat yang bersangkutan terkait tujuan dan substansi pertemuan dengan para pelaku penambangan ilegal tersebut (Wahyu)
