Foto : Lokosi Tower BTS, Kampung Cilengsi
BOGOR, Kompasjabar – Pembangunan tower Base Transceiver Stasion (BTS) di Kampung Cileungsi RT05/RW03, Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, mulai disoal warga. Kekhawatiran muncul, terkait dampak radiasi yang akan timbul hingga potensi roboh sehingga dapat mengancam keselamatan masyarakat sekitar tower.
Salah seorang warga berinisial WT (36) mengaku tidak pernah ada transparansi sejak awal rencana pembangunan. Harusnya, sebelum ada aktivitas pembangunan, diadakan musyawarah lingkungan terlebih dahulu antara pemilik tower BTS dan warga dengan melibatkan instansi terkait di kantor desa.
“Tidak ada pemberitahuan apapun, tiba-tiba disini akan dibangun tower. Cara mendapatkan persetujuan lingkungan pun dengan cara didatangi satu persatu ke masing-masing rumah untuk minta tanda tangan,” ungkapnya, Rabu 18 Maret 2026.
Tujuan diadakannya musyawarah dengan lingkungan, agar masyarakat mengetahui secara pasti dampak saat pembangunan maupun saat dioperasikannya tower BTS. Dalam musyawarah itu, dibuatkan surat kesepakatan atau perjanjian berisi pertanggungjawaban pemilik tower atas dampak yang akan timbul.
“Kalau nantinya ada dampak yang timbul bagi kesehatan warga, alat-alat elektronik rusak hingga terjadi musibah lainnya siapa yang akan bertanggung jawab dan sejauh mana pertanggungjawaban tersebut akan dipenuhi?,” tambahnya.
Hal Senada dilontarkan warga yang namanya enggan disebutkan. Ia menuturkan, persetujuan dari warga yang berada disekitar lokasi pembangunan tower belum sepenuhnya ditempuh, namun pembangunan terus berjalan. Hal itu menandakan lemahnya pengawasan dari dinas terkait, pemerintah setempat dan instansi terkait lainnya.
” Antara lemahnya pengawasan dan dugaan pembiaran dari pihak berwenang. Mungkin karena berlokasi di perkampungan jadi dianggap tidak akan ada yang protes,” kata dia.
Pemerhati Pembangunan dan Sosial, M Roja’i menilai, pembangunan tower BTS di beberapa daerah seringkali memicu polemik, mulai dari konflik sosial ditingkat warga hingga skandal korupsi berskala nasional seperti kasus korupsi pembangunan tower BTS4G untuk daerah terdepan yang diinisiasi BAKTI Kominfo dan merugikan negara hingga Rp.8,2 triliun. Protes di tingkat lingkungan, menurut dia, dikarenakan beberapa faktor diantaranya, kurang sosialisasi dan kekhawatiran terjadi musibah hingga dampak radiasi.
“Seringkali pihak pengelola yakni vendor atau provider tidak menemui warga secara langsung untuk meminta izin, melainkan melalui perantara sehingga memicu polemik. Disisi lain, timbul kekhawatiran akan dampak kesehatan jangka panjang dari medan elektromagnetik,” jelas Roja’i.
Lebih jauh ia meminta, agar pemerintah desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten dan dinas terkait menjalankan peran dan fungsi dengan serius, transparan dan profesional agar tidak terjadi konflik di masyarakat apalagi saat bulan suci Ramadhan. Jika belum memenuhi persyaratan, harus segera dihentikan pembangunannya.
“Jika belum lengkap semua persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku, ya harus dihentikan dulu pembangunan tower tersebut,” tegasnya.
Penanggung jawab pembangunan saat hendak dikonfirmasi, sedang tidak berada dilokasi. Hingga berita ini di tayangkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah desa setempat, Kecamatan Ciawi dan Pemilik Tower. (Bang2)
